Fenomena proses demokratisasi yang terjadi pada akhir abad ke-20, menjadi suatu kecenderungan umum yang berlaku di berbagai negara dengan banyaknya peristiwa keruntuhan rezim otoriter di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Tengah, dan Amerika Latin.  Perubahan rezim otoriter ke demokratis membawa dampak adanya superioritas dari ideologi demokrasi liberal.[1] Berbagai bentuk pemerintahan seperti otoriter atau demokratis membawa dampak tersendiri bagi kepentingan perempuan, baik kepentingan praktis maupun strategis di segala bidang.  Lalu ketika rezim otoriter berganti kepada rezim yang lebih demokratis, apa yang didapat perempuan dalam bidang ekonomi di wilayah Eropa Timur dan Tengah paska runtuhnya Uni Soviet ?

Jawaban yang bisa dilontarkan adalah masih tidak ada.  Di negara-negara bekas komunis, transisi dan konsolidasi demokrasi masih menyisakan sejumlah pertanyaan tentang kesetaraan bagi perempuan.  Perempuan dihadapkan bukan saja pada munculnya nasionalisme yang sempit, tetapi juga pada persoalan-persoalan globalisasi dan liberalisasi.

Ketika ideologi sosialisme masih menjadi jargon rezim komunis di ngara-negara Eropa Timur dan Tengah, perempuan memang menjadi bagian dari proses pencitraan kesetaraan dan keadilan sosial.  Kesetaraan laki-laki dan perempuan dicantumkan secara legal dalam konstitusi dan propaganda mereka, sehingga lebih mengesankan adanya kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan sebagai bagian dari kehidupan yang damai.  Bahkan dalam revolusi Rusia, posisi perempuan masuk dalam kategori yang berada di garis depan.  Para pemimpin komunis berpendapat bahwa emansipasi peempuan menjadi salah satu persyaratan untuk mencapai revolusi Rusia.[2]

Akan tetapi kenyataannya, terdapat banyak sekali ambiguitas terutama pada tingkatan implementasinya. Hal ini terbukti dengan tidak dihiraukannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan segera setelah diratifikasi dan disahkan.  Dalam bidang politik, meskipun jumlah keterwakilan perempuan di dalam parlemen termasuk tertinggi di dunia, namun pada kenyataannya parlemen tidak emiliki kekuasaan karena satu-satunya institusi yang berkuasa adalah Partai Komunis dimana hampir tidak ada perempuan terlibat di dalamnya.

Partisipasi perempuan di dunia kerja juga sangat tinggi akibat mobilisasi kebijakan bekerja di luar rumah.  Akan tetapi, tujuan utamanya adalah bukan dalam rangka kesetaraan dan peningkatan kehidupan perempuan, melainkan untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar akibat kekalahan pada Perang Dunia II dan mengembangkan ekonomi dan industri nasional.  Kendati perempuan memiliki ruang gerak yang bebas untuk berkarya di luar rumah, namun mereka tetap dibebani dengan pekerjaan domestik serta pemeliharaan anak dan orangtua.

Menjelang tahun 1989, keadaan mulai berubah secara dramatis.  Titik baliknya terjadi pada tahun 1989 ketika Mikhail Gorbachev secara resmi membubarkan Uni Soviet yang sekaligus me”mati”kan pengaruh kuat ideologi komunisme di wilayah-wilayah bekas satelitnya.  Sejak saat ini maka proses transisi menuju demokrasi dimulai dan di beberapa negara masih berlangsung hingga saat ini.

Namun, proses transisi memunculkan kembali bentuk demokrasi yang maskulin, dimana sistem dan kebijakan yang dilahirkan tetap meninggalkan perempuan di “garis belakang” dari demokrasi.  Di negara-negara yang sedang bertransisi inilah, aspek perempuan terhadap kebijakan ekonomi dan politik terbukti sangat terbatas.  Sejak Uni Soviet runtuh, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah tenaga kerja perempuan menjadi agenda penting karena mereka seringkali diberikan upah yang sangat rendah dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkualitas karena di dalam alam yang patriarki, masalah ekonomi, politik, dan sosial selalu meng-subordinasikan posisi perempuan.[3] Demokratisasi mengubah kondisi ketenagakerjaan perempuan di kawasan bekas satelit Uni Soviet ini.  Ketika era Uni Soviet, angka tenaga kerja perempuan mencapai angka 90 persen akan tetapi kecenderungan ini justru mengalami penurunan dan terus terjadi hingga saat ini.  Jumlah penganggur perempuan lebih tinggi daripada mereka yang bekerja. Hal ini berbanding terbalik dengan era komunis, dimana penganggur laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada perempuan, dan kini sekitar 63 persen penganggur adalah perempuan.[4] Hal ini terjadi karena laki-laki selalu diberikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian sehingga mereka layak diberi upah lebih sementara perempuan dijadikan tenaga kerja yang dibayar sangat murah.[5] Mengapa demikian ?

Pandangan konstruksi sosial yang muncul era itu adalah bahwa kualitas sumberdaya perempuan sangat kurang dibandingkan dengan laki-laki sehingga meletakkan perempuan sebagai alat produksi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibayar murah dalam suatu proses pembangunan.[6] Tenaga kerja perempuan dipandang sebagai buruh yang tidak produktif dan ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan sekunder yang tidak begitu banyak membutuhkan keahlian.[7] Maka berdasarkan pandangan ini, pada era tersebut timbul justifikasi apabila perusahaan apa pun memberikan upah lebih rendah kepada kaum perempuan pekerja adalah wajar atau biasa.[8] Dalam kacamata ekstrim negara-negara bekas satelit Uni Soviet, perempuan digambarkan tidak dapat melakukan peng-press-an buku dan membuat bookbinding.  Perempuan selalu sakit, melahirkan, menyusui sehingga mereka dianggap sebagai sampah.  Perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang segera setelah menikah lalu berhenti bekerja.  Perempuan selalu ingin pulang lebih cepat dan menolak diajarkan keahlian-keahlian.  Perempuan juga selalu mengalami kecelakaan karena ia tidak mengerti sama sekali tentang permesinan dan suka beradu mulut satu sama lain.[9]

Reformasi ekonomi lantas tidak membawa keberuntungan di pihak perempuan.  Bidang industri misalnya yang dulunya didominasi oleh perempuan, seperti tekstil, banyak yang ditutup atau justru malah diprivatisasikan. Di bawah kebijakan liberalisasi pasar, sang pemodal umumnya cenderung untuk memilih tenaga kerja laki-laki karena pertimbangan perempuan akan menghambat produktivitas.  Oleh karena itu, dengan keterbatasan dari sisi pendidikan dan kahlian, maka perempuan harus berupaya ekstra keras untuk dapat terlibat dalam sebuah industri.  Begitu pula dalam hal pengambil kebijakan ekonomi.  Pada dasarnya setiap manusia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai konsumen, produsen, dan pelaku distribusi.  Akan tetapi, karena pandangan subordinasi terhadap perempuan ini telah melekat di dalam setiap pengambilan keputusan di sector ekonomi, maka relasi yang timpang sangat mewarnai sektor ini.  Akibatnya terdapat relasi kuat-lemah yang mengakibatkan persaingan dalam dunia ekonomi dimana persaingan bebas diwatakkan menjadi sebuah penindasan.[10] Perempuan yang memang sudah diposisikan ter-subordinasi, membuat posisi mereka menjadi semakin melemah.  Perempuan kehilangan hak milik kekayaan pribadinya karena hak ini hanya diakui milik laki-laki.  Dengan demikian, mereka kurang mendapatkan akses untuk permodalan.  Sangat jelas bahwa dalam sistem negara-negara Eropa Timur dan Tengah paska runtuhnya Uni Soviet, pembagian kekuasaan masih sangat termonopoli dengan sangat kuat sehingga tidak ada pembagian sarana produksi dan tidak ada kebebasan untuk membuat pilihan segingga keadaan ini membuat kedudukan perempuan semakin terpuruk.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan perempuan di wilayah Eropa Timur dan Tengah paska runtuhnya Uni Soviet masih dikategorikan sebagai pihak yang termarjinalkan.  Hal ini disebabkan karena konstruksi patriarkal masih tersimpan dalam benak pemimpin-pemimpinnya.  Mereka masih memakai sistem  Uni Soviet yang terpusat walaupun secara terang-terangan mereka menegaskan bahwa posisi perempuan akan dapat “terangkat”.  Kalaupun perempuan bekerja, maka mereka akan dibayar dengan upah yang sangat rendah karena mereka tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki.  Selain itu, perempuan masa transisi selalu memiliki stigma bahwa mereka tidak dapat bekerja dengan baik dan cekatan karena keterbatasan fisik, seperti mengalami haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak sehingga mereka dipekerjakan hanya dalam industri sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Tadjuddin Noer, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi”, dalam Nusyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, et.al. (eds.), Potret Perempuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Honeyman, Katrina dan Jordan Goodman, “Women’s Work, Gender Conflict and Labour Markets in Europe”, dalam Fiona Montgomery dan Christine Collete, The European Women’s History, a Reader, London : Routledge, 2002.

Koenker, Diane P., “Men Against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia : Gender and Class in the Socialist Workplace”, dalam Fiona Montgomery dan Christine Collete (eds.), The European Women’s History, a Reader, London : Routledge, 2002.

Mar’iyah, Chusnul, “Transisi Demokrasi dan Konsolidasi : Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan”, dalam Jurnal Analisis Sosial, vol. 6, no. 1, Februari 2001.

Murniati, A. Nunuk P., Getar Gender, Magelang : Indonesiatera, 2004.

Wahyuningroem, Sri Lestari, “Perempuan dalam Demokratisasi, di Negara Eropa Paskakomunisme, dalam Kompas, Senin, 27 September 2004.


[1] Chusnul Mar’iyah, Ph.D, “Transisi Demokrasi dan Konsolidasi : Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan”, dalam Jurnal Analisis Sosial, vol. 6, no. 1, Februari 2001, hal. 37.

[2] Diane P. Koenker, “Men Against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia : Gender and Class in the Socialist Workplace”, dalam Fiona Montgomery dan Christine Collete (eds.), The European Women’s History, a Reader, (London : Routledge, 2002), hal. 289.

[3] Katrina Honeyman dan Jordan Goodman, “Women’s Work, Gender Conflict and Labour Markets in Europe”, dalam Fiona Montgomery dan Christine Collete, The European Women’s History, a Reader, (London : Routledge, 2002), hal. 79.

[4] Sri Lestari Wahyuningroem, “Perempuan dalam Demokratisasi, di Negara Eropa Paskakomunisme, dalam Kompas, Senin, 27 September 2004, hal. 44.

[5] Op.cit, Honeyman dan Goodman, hal. 80.

[6] Tadjuddin Noer Effendi, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi”, dalam Nusyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, et.al. (eds.), Potret Perempuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hal. 56.

[7] Op.cit, Honeyman dan Goodman, hal. 80.

[8] A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, (Magelang : Indonesiatera, 2004), hal. 46.

[9] Op.cit, Koenker, hal. 292.

[10] Op.cit, A. Nunuk. P.Murniati, hal. 174.