Realisasi dari adanya kesetaraan hak di dalam masyarakat Eropa sebenarnya telah menjadi pokok utama tersendiri di dalam pilar kebijakan sosial.  Bagi komisi Uni Eropa, masalah kesetaraan hak adalah suatu masalah yang sangat penting sebagai kerangka hukum dalam merefleksikan kebijakan-kebijakan sosialnya (European Social Model).  Uni Eropa memiliki kebijakan-kebijakan sosial yang sangat menitikberatkan kepada nilai-nilai demokrasi dan hak-hak individu, kebebasan dalam kerangka tawar menawar, pasar ekonomi bebas, dan persamaan kesempatan dalam segala hal.

Sebelum kebijakan-kebijakan tersebut keluar, debat-debat mengenai kesetaraan kedudukan menjadi satu polemik yang tergolong serius di dalam masyarakat Eropa.  Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat itu adalah, apakah perempuan bisa disamakan haknya dengan laki-laki ? atau apakah perempuan harus melakukan kampanye-kampanye untuk menunjukkan bahwa mereka sama kedudukannya dengan kaum laki-laki ? Hal ini muncul karena, kaum perempuan berpendapat bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial dari kaum laki-laki yang tentu saja sekaligus melegalkan kekuatan laki-laki di dalamnya.  Selain itu, kaum perempuan juga berpendapat bahwa instrumen-instrumen hukum yang sekiranya untuk melindungi kaum perempuan justru dikembangkan dan dilaksanakan oleh laki-laki.

Lantas bagaimana kita mendefinisikan konsep persamaan (equality) dalam kerangka hukum ? Bagi masyarakat Eropa dan internasional, konsep kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki ditekankan kepada karakteristik non-diskriminasi terhadap individu atau kelompok.

Dalam tingkatan komunitas Eropa, hal ini dapat terlihat pada Traktat Maastricht artikel 141 (ex artikel 119) yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus melaksanakan prinsip upah yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan dalam situasi kerja yang sama pula (ayat 1).[1] Kemudian artikel ini disempurnakan kembali melalui Traktat Amsterdam yang menyatakan bahwa selain adanya persamaan upah harus ditambah dengan promosi kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (artikel 141).[2] Melihat dari artikel-artikel diatas, maka kesetaraan gender di Eropa dapat ditempatkan dalam konteks bahwa kaum perempuan harus disetarakan dengan kaum laki-laki dalam berbagai hal, bahkan pengadilan (court of justice) juga menambahkan bahwa kaum homoseksual, lesbian, dan transeksual juga harus disetarakan kedudukannya.  Maka jelas terlihat bahwa masyarakat Eropa sangat melegalkan perbedaan-perbedaan gender yang ada sehingga pengadilan menetapkan bahwa prinsip kesetaraan gender menjadi hak-hak yang fundamental dan tidak dapat di ganggu gugat.

Peran komisi Uni Eropa untuk merealisasikan kesetaraan gender ini, bukanlah didasarkan kepada sesuatu yang mudah.  Pertama-tama mereka mengeluarkan white paper kebijakan sosial yang mencoba untuk mengadaptasi dan menciptakan suatu wacana bahwa kaum perempuan harus disetarakan kedudukannya dengan laki-laki.  Akhirnya pada tahun 1972, lahirlah program sosial melalui Paris Communiqué yang menyatakan bahwa kesetaraan gender harus dimulai di dalam kancah perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan perempuan.  Terdapat tiga hal penting mengenai kesetaraan dalam kesepatakan ini, yaitu :

  1. Kesetaraan upah dan nilai bagi pekerja perempuan dan laki-laki.
  2. Kesetaraan pendidikan yang sama dan penghapusan diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.
  3. Kesetaraan jaminan sosial dan keamanan bagi perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 1980, pada saat terjadi stagnasi pembuatan kebijakan-kebijakan sosial, muncul kembali dua hal penting yang mengacu kepada kesetaraan gender, yaitu :

  1. Masalah implementasi kesetaraan jaminan sosial dan keamanan.
  2. Kesetaraan aktifitas pribadi bagi kaum perempuan, seperti mengurus bayi, keluarga , dan lain sebagainya.

Lantas pada tahun 1989, muncullah program aksi sosial (social action programme) yang menyatakan bahwa kaum perempuan haruslah dijamin keselamatannya pada saat mereka mengandung dan setelah mereka melahirkan.  Untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas tersebut, maka di dalam tingkatan Uni Eropa terdapat komite-komite yang memperjuangkan kaum perempuan, seperti Komite Hak-Hak Perempuan, Komite Penasehat Kesetaraan Kesempatan Perempuan dan Laki-laki, partai-partai politik yang memperjuangkan kesetaraan gender, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam institusi Uni Eropa terdapat ombudsman kesetaraan yang ditugasi untuk mencari fakta-fakta ketimpangan kesetaraan, menerima keluhan-keluhan dari para perempuan yang terkena diskriminasi gender, dan berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak pengadilan untuk cepat menyelesaikan masalah.

Di dalam dunia internasional, terdapat juga pengembangan realisasi menuju ke kesetaraan gender, seperti pada :

  1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa PBB sangat menghormati hak asasi manusia tanpa memandang adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama (artikel 1 ayat 3).
  2. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang dikategorikan sebagai makhluk yang bebas tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahawa, agama, opini-opini politik, suku bangsa, kepemilikan, dan status lahir (artikel 2).  Begitu juga di artikel 7 yang menyatakan bahwa setiap manusia setara di bawah lindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.
  3. International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan  bahwa setiap negara harus melaksanakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (artikel 3), selain itu dinyatakan juga bahwa setiap manusia sama kedudukannya dalam hukum tanpa adanya diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, suku bangsa, kepemilikan, dan status kelahiran (artikel 26).
  4. Convention on the Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa setiap negara harus menghapuskan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan di segala hal, akan tetapi lebih dititkberatkan pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. CEDAW didirikan pada tahun 1979 sebagai bentuk responsif kaum perempuan terhadap bentuk diskriminasi. CEDAW juga memiliki komite tersendiri dalam menangani masalah-masalah diskriminasi terhadap perempuan.
  5. International Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa kesetaraan perempuan dimulai dari bentuk non-diskrimininasi di dalam dunia pekerjaan.
  6. Dan akhirnya dalam European Convention on Human Rights (ECHR) yang menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan seseorang haruslah ditempatkan dalam kerangka non-diskriminasi terhadap jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, opini politik, suku bangsa, dan status kelahiran (artikel 14). Selain ECHR, pada Social Charter dinyatakan juga bahwa kesetaraan upah haruslah diberlakukan kepada perempuan dan laki-laki (artikel 4 ayat 3).

Setelah kita membaca bagaimana Uni Eropa dan dunia internasional mengatasi masalah ketimpangan kesetaraan gender, maka Uni Eropa mencoba untuk mengkategorikan kasus-kasus milik perempuan yang sekiranya dapat diatasi, yaitu :

  1. Masalah kehamilan ; Bagi mereka yang sedang mengandung, maka harus diberikan izin khusus. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka yang mengandung terus bekerja. Pemberian izin khusus ini juga empat belas minggu setelah mereka melahirkan dimana pada saat itu perempuan memiliki tugas menyusui buah hatinya. Setiap negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa harus memberikan instruksi kepada pengadilan lokalnya agar memberikan perhatian lebih kepada para mereka yang sedang mengandung apabila mereka tidak diberikan izin khusus oleh perusahaannya.  Selain itu, negara anggota juga harus memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang sedang mengandung.
  2. Masalah mengasuh anak (childcare) ; Dalam hal ini, komisi tidak mengharuskan adanya ikatan hukum bagi setiap negara anggota (non-legally binding). Mereka harus bekerja sama sendiri dalam tingkatan nasional, regional, dan otoritas lokal, seperti perusahaan, organisasi, dan praktek-praktek individual dalam rangka penyesuaian masalah mengasuh anak. Yang penting adalah bahwa perempuan harus memiliki otoritas penuh dalam masalah  pengasuhan anak-anak mereka.  Kaum perempuan boleh bekerja asalkan pihak perusahaan yang bersangkutan memberikan izin apabila pada suatu saat anak-anak mereka jatuh sakit dan mereka harus menjaganya.
  3. Masalah waktu yang fleksibel ; Hal ini dilakukan sama seperti pada butir dua yang menyatakan bahwa pada saat anak-anak mereka jatuh sakit maka kaum perempuan harus bisa menjaga anaknya sampai sembuh, maka dapat dikatakan bahwa sewaktu-waktu mereka bisa mendapatkan izin khusus dari perusahaan.

Kesimpulan singkat yang bisa kita ambil adalah bahwa Uni Eropa nampaknya sudah begitu memperhatikan masalah kesetaraan gender. Hal ini terbukti dengan usaha-usaha komisi Uni Eropa yang mencoba untuk mempromosikan dan mendukung tindak non-diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tidak itu saja, masyarakat Eropa juga sudah mensetarakan kedudukan kaum homoseksual, lesbian, dan transeksual karena bagi mereka masalah tersebut adalah masalah yang sudah terkait erat dengan hak asasi manusia.  Kaum perempuan kini sudah dapat duduk sejajar dengan kaum laki-laki dalam segala hal, seperti pemberian upah kerja yang sama, posisi yang sama dalam pemerintahan, dan lain  sebagainya. Hal ini berkat kerjasama sama mutual antara pihak pemerintah dan masyarakatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Church, Clive H.  dan David Phinnemore, The Penguin Guide to the European Treaties,    From Rome to Maastricht, Amsterdam, Nice and Beyond, England : Penguin     Books, 2002.

European Commision, Glossary:Institutions, Policies and Enlargement of the European     Union, Brussels : Publications Unit, 2000.


[1] Clive H. Church dan David Phinnemore, The Penguin Guide to the European Treaties, From Rome to Maastricht, Amsterdam, Nice and Beyond, England : Penguin Books, 2002, hal. 331.

[2] European Commision, Glossary:Institutions, Policies and Enlargement of the European Union, Brussels : Publications Unit, 2000, hal. 32.